Pada tanggal 29 Desember 2023, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Muhammad Syarifuddin menetapkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA). Penetapan SEMA tersebut merupakan hasil dari Rapat Pleno Kamar MA yang diselenggarakan dari tanggal 19 November 2023...Read More

Menurut Kementerian BUMN di dalam beberapa pemberitaan, kesalahan manajemen dan pengelolaan selama bertahun-tahun telah menyebabkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”) saat ini mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Kewajiban Garuda Indonesia kepada para lessor dan kreditor lainnya saat ini dilaporkan mendekati angka Rp70 Triliun. Hal ini diperparah dengan kinerja industri penerbangan yang menurun sehingga...Read More

Salah satu kekhususan hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia adalah diterapkannya sistem pembuktian sederhana. Dalam permohonan pailit dan PKPU, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu: Ada 2 (dua) atau lebih kreditor; Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan Perbedaan jumlah...Read More

Tidak dapat dipungkiri, selama tahun 2020 ini hampir seluruh industri terkena dampak pandemi COVID-19 yang mulai terasa sejak bulan Maret tahun ini. Di tengah permasalahan ini, kepercayaan pelaku usaha untuk memilih PKPU dan Kepailitan sebagai metode penyelesaian permasalahan terkait utang/piutang semakin meningkat. Dari statistik perkara yang dipublikasikan oleh lima Pengadilan Niaga di Indonesia, perkara PKPU...Read More

Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa kepailitan seakan-akan menjadi putusan hukuman mati secara perdata terhadap debitor. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, namun dalam kondisi tertentu hukum kepailitan di Indonesia memberikan kemungkinan bagi debitor untuk tetap melanjutkan usahanya bahkan memberikan fresh start bagi usaha debitor.  Akibat Hukum Putusan Pailit Ketika seorang atau suatu badan usaha dinyatakan...Read More

Prepackaged bankruptcy is a bankruptcy scheme where the reorganization plan/settlement agreement has been agreed before the bankruptcy filled. The talk about Prepackaged bankruptcy under Indonesian law should be in the context of the Suspension of Debt Payment scheme (“SOP”), which generally similar to Chapter 11 in the US bankruptcy law. While the prepackaged bankruptcy is...Read More

Di dalam hukum perdata Indonesia, dalam kaitannya dengan pembayaran, tidak semua kreditor memiliki kedudukan yang sama, beberapa piutang karena sifatnya memiliki hak mendahului piutang yang lain. Perbedaan tingkat piutang ini semakin jelas terlihat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan. Penerapan kedudukan debitor ini berkaitan erat dengan konsep jaminan umum yang diterapkan dalam...Read More

Salah satu isu yang ramai menjadi pembicaraan belakangan mengenai dugaan permasalahan keuangan yang dialami oleh beberapa start-up penyedia aplikasi pemesanan hotel online. Sebagai konsekuensi, permasalahan keuangan ini menimbulkan dugaan keadaan gagal bayar kepada pelanggan, mitra dan bahkan vendor-vendor perusahaan tersebut. Terkait dengan dugaan permasalahan yang terjadi ini, mengingat keunikan sifat/bentuk dari usaha penyedia aplikasi pemesanan...Read More

Apa saja yang menjadi komponen biaya dari kepailitan baik berupa pailit yang berasal dari permohonan kepailitan atau yang berasal dari PKPU? Pertanyaan tersebut merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan seorang calon pemohon kepailitan atau kuasanya. Meskipun proses kepailitan memiliki jangka waktu yang relatif lebih pasti dibanding proses perdata, namun tidak dipungkiri banyak komponen biaya...Read More