Pengacara merupakan sebuah profesi. Profesi yang melayani bantuan hukum bagi siapa saja yang membutuhkannya. Pengacara sendiri memiliki payung hukum tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat. Kapan kita butuh pengacara? Baca sampai habis ya. Sebagai sebuah profesi yang sifatnya melayani segala macam bantuan hukum untuk masyarakat, perlu diketahui beberapa alasan atau tanda kapan...Read More
Pada tanggal 2 Januari 2023, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), yang diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal yang sama dan diberlakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. KUHP 2023 akan mulai diberlakukan setelah 3 (tiga) tahun sejak...Read More
Oleh : Andini Naulina Rahajeng, S.H. Tiap perusahaan pasti memiliki Informasi Rahasia. Informasi rahasia merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik informasi tersebut. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara...Read More
UU PPSK merupakan serangkaian Undang-Undang Omnibus yang telah atau akan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelaraskan beberapa peraturan di beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komperhensif. Setelah isu terkait cipta kerja, ketentuan selanjutnya yang diatur secara Omnibus adalah terkait sektor keuangan melalui UU PPSK. Di dalam UU PPSK ini, terdapat beberapa perubahan ketentuan...Read More
Pada tanggal 30 Januari 2023, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (“PP 5/2023”). Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses penegakan hukum di sektor Jasa Keuangan. Tindakan pidana sektor jasa...Read More
Melindungi Kekayaan Intelektual adalah hal penting yang perlu dilakukan. Salah satu cara perlindungan Kekayaan Intelektual adalah dengan melindungi reputasi atas suatu merek. Reputasi atas suatu Merek akan menjadi aset yang sangat berharga bagi entitas usaha, hal ini dikarenakan reputasi merek menjadi salah satu faktor keputusan pembelian barang atau penggunaan jasa oleh konsumen terhadap suatu produk....Read More
Salah satu bagian penting dalam pembangunan infrastruktur pada umumnya adalah pengadaan tanah/lahan. Sebagai contoh, jumlah lahan untuk proyek tol trans Sumatera mencapai 14.335,91 hektar. Pembebasan tanah dalam jumlah masif tentu menimbulkan permasalahan tersendiri. Baik mengenai besaran jumlah ganti kerugian atau justru pemegang hak atas tanah menolak untuk melepaskan tanahnya. Oleh karena itu, beberapa jenis proyek...Read More
Menurut Kementerian BUMN di dalam beberapa pemberitaan, kesalahan manajemen dan pengelolaan selama bertahun-tahun telah menyebabkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”) saat ini mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Kewajiban Garuda Indonesia kepada para lessor dan kreditor lainnya saat ini dilaporkan mendekati angka Rp70 Triliun. Hal ini diperparah dengan kinerja industri penerbangan yang menurun sehingga...Read More
Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diatur dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (“PP 19/2021”). Perubahaan ini memperluas instrumen pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diperakarsai dan/atau...Read More
Salah satu perubahan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) beserta peraturan pelaksanaannya adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Hal ini karena masih banyak permasalahan terkait administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya terkait dengan kewenangan, diskresi yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahaan. Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka Undang-Undang No....Read More
