Menurut Kementerian BUMN di dalam beberapa pemberitaan, kesalahan manajemen dan pengelolaan selama bertahun-tahun telah menyebabkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (“Garuda”) saat ini mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa. Kewajiban Garuda Indonesia kepada para lessor dan kreditor lainnya saat ini dilaporkan mendekati angka Rp70 Triliun. Hal ini diperparah dengan kinerja industri penerbangan yang menurun sehingga...Read More
Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diatur dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (“PP 19/2021”). Perubahaan ini memperluas instrumen pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap Kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diperakarsai dan/atau...Read More
Salah satu perubahan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) beserta peraturan pelaksanaannya adalah terkait dengan administrasi pemerintahan. Hal ini karena masih banyak permasalahan terkait administrasi pemerintahan di Indonesia, khususnya terkait dengan kewenangan, diskresi yang mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahaan. Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka Undang-Undang No....Read More
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU 5/1999”) yang diterbitkan di tengah-tengah krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia, diharapkan dapat mengubah kondisi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi yang bersifat terbuka dengan mendorong iklim usaha yang sehat, efisien dan kompetitif sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi setiap warga...Read More
Salah satu kekhususan hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia adalah diterapkannya sistem pembuktian sederhana. Dalam permohonan pailit dan PKPU, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu: Ada 2 (dua) atau lebih kreditor; Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan Perbedaan jumlah...Read More
Tidak dapat dipungkiri, selama tahun 2020 ini hampir seluruh industri terkena dampak pandemi COVID-19 yang mulai terasa sejak bulan Maret tahun ini. Di tengah permasalahan ini, kepercayaan pelaku usaha untuk memilih PKPU dan Kepailitan sebagai metode penyelesaian permasalahan terkait utang/piutang semakin meningkat. Dari statistik perkara yang dipublikasikan oleh lima Pengadilan Niaga di Indonesia, perkara PKPU...Read More
Pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”). Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan kemudahaan dan perlindungan usaha, memberdayakan usaha kecil, mikro dan menengah serta meningkatkan ekosistem investasi di Indonesia dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, UU Ciptaker...Read More
Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa kepailitan seakan-akan menjadi putusan hukuman mati secara perdata terhadap debitor. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, namun dalam kondisi tertentu hukum kepailitan di Indonesia memberikan kemungkinan bagi debitor untuk tetap melanjutkan usahanya bahkan memberikan fresh start bagi usaha debitor. Akibat Hukum Putusan Pailit Ketika seorang atau suatu badan usaha dinyatakan...Read More
Belakangan kita sedang diramaikan dengan banyaknya developer (pengembang) apartemen dan perumahan yang mengalami kebangkrutan. Secara terminologi hukum, kita tidak mengenal bangkrut melainkan status “dalam” pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Secara singkat, pengembang dapat pailit atau PKPU apabila terhadap 2 (dua) atau lebih tagihan yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih yang tidak dibayar...Read More
Prepackaged bankruptcy is a bankruptcy scheme where the reorganization plan/settlement agreement has been agreed before the bankruptcy filled. The talk about Prepackaged bankruptcy under Indonesian law should be in the context of the Suspension of Debt Payment scheme (“SOP”), which generally similar to Chapter 11 in the US bankruptcy law. While the prepackaged bankruptcy is...Read More
