Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa kepailitan seakan-akan menjadi putusan hukuman mati secara perdata terhadap debitor. Meskipun hal ini tidak sepenuhnya salah, namun dalam kondisi tertentu hukum kepailitan di Indonesia memberikan kemungkinan bagi debitor untuk tetap melanjutkan usahanya bahkan memberikan fresh start bagi usaha debitor.  Akibat Hukum Putusan Pailit Ketika seorang atau suatu badan usaha dinyatakan...Read More

Belakangan kita sedang diramaikan dengan banyaknya developer (pengembang) apartemen dan perumahan yang mengalami kebangkrutan. Secara terminologi hukum, kita tidak mengenal bangkrut melainkan status “dalam” pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”). Secara singkat, pengembang dapat pailit atau PKPU apabila terhadap 2 (dua) atau lebih tagihan yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih yang tidak dibayar...Read More

Prepackaged bankruptcy is a bankruptcy scheme where the reorganization plan/settlement agreement has been agreed before the bankruptcy filled. The talk about Prepackaged bankruptcy under Indonesian law should be in the context of the Suspension of Debt Payment scheme (“SOP”), which generally similar to Chapter 11 in the US bankruptcy law. While the prepackaged bankruptcy is...Read More

Di dalam hukum perdata Indonesia, dalam kaitannya dengan pembayaran, tidak semua kreditor memiliki kedudukan yang sama, beberapa piutang karena sifatnya memiliki hak mendahului piutang yang lain. Perbedaan tingkat piutang ini semakin jelas terlihat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan. Penerapan kedudukan debitor ini berkaitan erat dengan konsep jaminan umum yang diterapkan dalam...Read More

Salah satu isu yang ramai menjadi pembicaraan belakangan mengenai dugaan permasalahan keuangan yang dialami oleh beberapa start-up penyedia aplikasi pemesanan hotel online. Sebagai konsekuensi, permasalahan keuangan ini menimbulkan dugaan keadaan gagal bayar kepada pelanggan, mitra dan bahkan vendor-vendor perusahaan tersebut. Terkait dengan dugaan permasalahan yang terjadi ini, mengingat keunikan sifat/bentuk dari usaha penyedia aplikasi pemesanan...Read More

Sebagai bentuk antisipasi Pemerintah terhadap keadaan mendesak yaitu wabah Covid-19 yang membutuhkan antisipasi dan penanganan segera, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas...Read More

Pandemi virus Corona atau Covid-19 selain memberikan dampak buruk pada pasar modal di seluruh dunia termasuk Indonesia, dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap sektor perekonomian riil pun tidak dapat terhindarkan. Berkurangnya aktifitas pribadi maupun bisinis menyebabkan beberapa industri kehilangan konsumen seperti sektor pariwisata. Sebagai tanggapan atas meningkatnya risiko kredit akibat wabah virus corona Covid19, pada...Read More

Beijing Treaty on Audiovisual Performances (Traktat Beijing mengenai Pertunjukan Audiovisual) 2012, diadopsi di Beijing pada 24 Juni 2012 dan mulai berlaku (entry into force) pada 28 April 2020 seiring dengan bergabungnya negara ketiga puluh, secara kebetulannya adalah Indonesia, pada 28 Januari 2020. Berlakunya Traktat ini bagi Indonesia merupakan suatu peluang emas bagi pelaku industri hiburan...Read More

Apa saja yang menjadi komponen biaya dari kepailitan baik berupa pailit yang berasal dari permohonan kepailitan atau yang berasal dari PKPU? Pertanyaan tersebut merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan seorang calon pemohon kepailitan atau kuasanya. Meskipun proses kepailitan memiliki jangka waktu yang relatif lebih pasti dibanding proses perdata, namun tidak dipungkiri banyak komponen biaya...Read More

Komisi Informasi – Praktisi Hukum Dedy Kurniadi meminta kepada Komisi Informasi (KI) agar mewaspadai pemanfaatan informasi untuk kepentingan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal itu diungkapkan pada Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (31/8) yang melibatkan 18 Komisioner KI Daerah yang mengangkat tema Pengelolaan Informasi Publik dalam Perlindungan...Read More